Widari

terkait dengan terbentuknya Jaringan Orang Terinfeksi HIV indonesia yang di singkat JOTHI. berikut ini saya lampirkan beberapa kliping media terkait dengan JOTHI.

WASPADA ONLINE

Stigma terhadap Pengidap HIV Diharapkan Segera Hilang

(JAKARTA) - Stigma atau diskriminasi di berbagai bidang kehidupan yang dialami oleh pengidap HIV selama ini diharapkan dapat segera hilang seiring dengan semakin banyaknya lembaga yang memperjuangkan penghilangan diskriminasi itu.

Jaringan Orang Terinveksi HIV Indonesia (JOTHI) dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, menyatakan saat ini diskriminasi dan pengenaan stigma terhadap pengidap HIV masih berlangsung karena berbagai sebab.

“Jothi yang baru saja terbentuk pada 9 Juli 2008 memang memiliki visi dan misi untuk mengkritisi dan memberikan advokasi terhadap kasus diskriminasi atau pengenaan stigma terhadap pengidap HIV,” kata Pengurus Jothi Iman Permana.

Ia menjelaskan jaringan ini sudah lama dipersiapkan sejak dua tahun yang lalu.

“Sesuai visi kami yakni penegakan HAM untuk orang yang terinfeksi HIV tanpa stigma dan diskriminasi,” katanya.

Iman menjelaskan selain hal itu, organisasi tersebut juga akan memberikan masukan pada seluruh pemegang kepentingan dalam penanggulangan HIV untuk melibatkan pengidap HIV agar program yang ada lebih mengena pada sasaran.

Sementara itu Deputi Program Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dr. Vonny J Silfanus tadi pagi mengatakan pihaknya menyambut baik berdirinya Jothi dan dapat menjadi mitra dalam penanganan HIV di Indonesia.

“Memang jumlah diskriminasi sudah jauh berkurang termasuk dalam pelayanan kesehatan, namun memang harus diakui masih ada. Itu karena masih ada tenaga medis yang belum paham mengenai penanganan pasien yang mengidap HIV,” katanya.

Vonny mengatakan saat ini sudah ada sekitar 235 rumah sakit di seluruh Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk memberikan layanan kesehatan bagi pasien yang mengidap HIV.

Aktivis Jothi, Andreas dan Imanuddin mengatakan beberapa pengalaman perlakuan tidak menyenangkan masih dialami beberapa kali.

“Saya pernah ke poliklinik gigi dan menyatakan status saya yang mengidap HIV, nyatanya saya dilempar ke sana dan sini sebelum diperiksa gigi saya,” keluh Imanuddin.

Karenanya, melalui Jothi, Iman berharap sejumlah kebijakan dari berbagai pemangku kebijakan yang dinilai mendiskriminasikan pengidap HIV dapat diawasi dan dikritisi oleh organisasi yang sudah berdiri di 27 provinsi dari 33 provinsi yang ada.(pas)

Jejaring ODHA Tingkatkan Penanggulangan HIV/AIDS (kompas)

JAKARTA, JUMAT - Salah satu cara menanggulangi HIV/AIDS adalah melibatkan orang terinfeksi HIV dalam program penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Mereka diharapkan dapat memberdayakan diri dan memberi masukan untuk membenahi masalah struktural terkait HIV/AIDS.

“Jejaring orang-orang yang terinfeksi HIV perlu diperkuat untuk ikut dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, ” kata pengurus Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI) Iman Permana dalam diskusi bertema Peranan JOTHI dalam Melakukan Perubahan untuk Mencapai Keadilan, di rumah makan Omah Sendok, Jakarta, Jumat (18/7).

Saat ini orang terinfeksi HIV masih merasakan rendahnya akses kesehatan, kuantitas dan kualitas, baik dari segi sarana maupun prasarana, termasuk sering terhentinya ketersediaan dan distribusi obat an tiretroviral (ARV), penolakan terhadap pasien HIV di rumah sakit-rumah sakit, penyangkalan hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, belum dijamin dalam asuransi kesehatan.

“Beberapa masalah lain adalah, lemahnya program-program penanggulangan AIDS oleh lembaga donor, belum adanya sinergi program dan pendanaan, lemahnya kendali hukum dalam membela posisi orang yang terinfeksi HIV, pemanfaatan kelompok orang terinfeksi HIV sebagai alat untuk mendapat pendanaan oleh lembaga swadaya masyarakat tertentu,” ujar Iman.

Selain itu, sistem penjara yang tidak mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana dengan HIV/AIDS menambah kontribusi terhadap jumlah infeksi baru. Penularan HIV/AIDS di lembaga-lembaga pemasyarakatan atau lapas kian mengkhawatirkan dan terjadi antara narapidana yang satu dengan yang lain. Narapidana yang terinfeksi HIV juga tidak mendapat layanan yang memadai, terutama akses terhadap obat ARV.

Melihat kenyataan pentingnya pelibatan orang terinfeksi HIV, pada awal tahun 2006, pemerintah menerbitkan peraturan presiden Nomor 75 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Jaringan Nasional orang terinfeksi HIV sebagai anggota Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). “Sampai akhir tahun 2006, belum ada jaringan yang dibutuhkan untuk mengisi tempat itu. Jejaring itu baru terbentuk pada 9 Juli lalu,” kata Iman.

Menurut Deputi Program Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Fonny J Silfanus KPA Nasional menyiapkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) serta bantuan luar negeri untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 tentang penanggulangan AIDS di daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk membenahi masalah tersebut, kata dr Vonny, kini Depkes sedang membahas mengenai perubahan sistem distribusi ARV. Rencananya, Depkes akan mengontrol langsung ketersediaan ARV di dinas kesehatan provinsi selama enam JAKARTA, JUMAT - Sering terhentinya distribusi dan kosongnya stok obat antiretro viral (ARV) dinilai karena ada masalah dengan sistem distribusi. Hal itu diungkapkan Deputi Program Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dr Vonny J Silvanus dalam konferensi pers peranan jaringan ODHA Nasional di Jakarta, Jumat (18/7).

Dr Vonny mengatakan, sejak 2004 distribusi ARV menggunakan stok dari pusat, jadi Depkes mendistribusikan secara langsung ke RS yang dituju. Akibatnya, di beberapa daerah ARV sering kosong karena terlambat datang. Selain itu, pihak RS sering terlambat meminta stok ARV ke Depkes. “Jadi meskipun ARV-nya gratis, tapi kalau terlambat datang bisa bahaya bagi penderita AIDS,” kata dr Vonny.

Menurutnya, pengidap AIDS harus minum ARV setiap 12 jam sekali seumur hidup. Jika berhenti mengonsumsi, virus HIV akan kebal terhadap obat dan penderita harus minum dalam dosis yang lebih tinggi.
bulan berikutnya. Dari dinas kesehatan provinsi baru ARV dikirimkan ke rumah sakit yang ditunjuk memberikan pelayanan kepada pengidap AIDS. Sistem distribusi ini akan dimulai dalam waktu dekat.

Media Indonesia
Rentang 3 Bulan, Ditemukan 791 Kasus HIV/AIDS
JAKARTA (MI): Departemen Kesehatan didesak untuk memperbaiki dan membenahi sistem distribusi obat antiretroviral atau ARV yang digunakan untuk terapi pengidap HIV/AIDS dengan melibatkan dinas kesehatan di tiap provinsi dan juga pembiayaan dari APBD.
Jaringan Orang Terinveksi HIV Indonesia (JOTHI) dan Deputi Program Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Vonny J Silfanus menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi tentang penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta, kemarin.
“Saat ini timbul kekhawatiran di antara rekan-rekan yang sudah mengikuti terapi ARV atas menipisnya persediaan obat tersebut. Padahal obat tersebut sangat besar artinya bagi orang yang hidup dengan HIV,” kata pengurus JOTHI, Iman Permana.
Kekhawatiran tersebut beralasan karena bila seorang pengidap HIV yang telah mengikuti terapi ARV untuk jenis lini satu terlambat meminum obat tersebut bisa mengakibatkan kekebalan terhadap obat dan membuatnya harus meminum ARV jenis lini dua yang lebih mahal dan belum bisa diproduksi di dalam negeri.
“Bila sampai terlambat meminumnya, akan menjadi resistance (kebal) dan harus naik ke obat lini dua yang lebih mahal,” tambah Vonny.
Menurutnya, dalam pendistribusian ARV terdapat dua sisi yang harus diperhatikan. Dua hal itu koordinasi di tingkat pusat, dalam hal ini Depkes, dan di daerah, yaitu sekitar 235 rumah sakit yang sudah melayani terapi ARV. Dijelaskan, pihak Komisi Penanggulangan AIDS Nasional telah memberikan masukan agar ketersediaan ARV di tingkat nasional dalam rentang enam bulan, sedangkan di daerah dalam rentang dua bulan.
Vonny mengatakan, dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan menyediakan stok penyangga yang diletakkan di tiap dinas kesehatan (dinkes) daerah. “Obat ARV yang ditaruh di dinkes minimal merupakan persediaan ARV selama enam bulan.” (Tlc/H-1)

Group to help govt tackle HIV/AIDS
Desy Nurhayati, The Jakarta Post, Jakarta

Founders of a newly established group of people living with HIV/AIDS say they want to help the government address the HIV/AIDS problem in the country.
The Indonesian Network of People Living with HIV (JOTHI) was established on July 9 with the aim of upholding the rights of infected people.
On Friday, JOTHI representative Iman Permana said the group would give HIV/AIDS patients the chance to voice their opinions to the government and to participate in various advocacy activities, including fighting the stigma and discrimination faced by patients.
“AIDS is not only a health problem. It has become a social and cultural issue because of the stigma and discrimination against infected people,” Iman said.
“We want to be more than just a symbol in a counseling or discussion session on HIV/AIDS. We want to be involved to fulfill our rights as human beings.”
Fonny Silfanus, deputy program director of the National Commission on HIV/AIDS, said the commission supported the new group and welcomed it as part of joint efforts in dealing with HIV/AIDS.
“We appreciate the establishment of JOTHI because our efforts in tackling HIV/AIDS have yet to yield significant results. We need to cooperate with the ‘key population’ — the people living with HIV/AIDS — so they can also play vital roles in the issue,” she said.
She acknowledged there was widespread discrimination against infected people, even from health officials.
“HIV/AIDS patients still get rejected by health workers in hospitals and clinics,” she said.
She added the Health Ministry and the commission had conducted more campaigns on HIV/AIDS and provided a universal precaution guide for health workers to help end the discrimination. There are currently 230 hospitals available to treat people with HIV/AIDS.
Between January and March 2008, there were 64 new cases of HIV infection and 727 new cases of AIDS infection. Of the 791 patients, 121 have since died.
Some 212 cases were reported in West Kalimantan, with 160 in West Java and 68 in east Java.
The new cases have brought the national total of HIV/AIDS cases to 17,998 cases — 6,130 HIV infections and 11,868 AIDS infections — in the period between July 1, 1987, and March 31, 2008. A total of 2,486 people have died during this period.
Andreas, one of JOTHI’s founders, said another problem faced by HIV/AIDS patients was restricted access to antiretroviral drugs.
“Hopefully, through JOTHI, we can get easier access to antiretroviral drugs by lobbying the parties responsible for the procurement of the drugs, and so ensure a continuous supply,” he said.
“The drugs are crucial. We need to keep taking them for the rest of our lives. Unfortunately, it is very difficult to get an uninterrupted supply.”
Fonny called on the government to provide better management in the procurement and distribution of antiretroviral drugs.